JAKARTA,
– Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth, mengatakan bahwa Jakarta merupakan destinasi primadona untuk para migran. Karena alasan tersebut, baik pihak pemerintah nasional maupun lokal wajib merancang regulasi yang efektif untuk mengelola gelombang orang baru sambil mempertahankan kualitas layanan publik agar tetap maksimal.
Akan tetapi, dia menekankan bahwa pemukiman liar sering kali bermunculan setelah terjadi arus migrasi perkotaan pasca liburan Idulfitri.
Karena itu, FKDM perlu memainkan perannya untuk meningkatkan penemuan awal mengenai masalah-masalah sosial yang bisa timbul sebagai dampak dari aliran urbanisasi.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituntut untuk memantau kemungkinan timbulnya pemukiman liar yang dibuat oleh warga baru di area tak berizin. Sejumlah daerah di Ibu Kota masih menyimpan zona kumuh serta tempat dengan jumlah penghuni yang melimpah dan sulit dikendalikan. Mengingat tingkat keramaian yang cukup besar tersebut, penambahan populasi pasca-Lebaran patut menjadi sorotan penting,” demikian disampaikan Kenneth pada kamis (3/4/2025), sebagaimana tertulis dalam rilis resminya.
Kenneth mengharapkan pengurus RT/RW agar lebih proaktif dalam mengawasi para pendatang baru di sekitar wilayah mereka. Dia menyatakan bahwa setiap pendatang wajib memberitahukan dirinya kepada otoritas lokal dalam jangka waktu 2 hari sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
“Bila RT dan RW mengidentifikasi pengunjung tanpa dokumen identitas atau kemampuan kerja yang pasti, mereka perlu langsung bekerja sama dengan kelurahan guna mendata dan memfasilitasi kepulangan mereka ke tempat asal masing-masing. Saya berharap tindakan tersebut dijalankan dengan cara yang lebih humanis. Selain itu, para migran dianjurkan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya terlebih dahulu sebelum pindah ke Jakarta,” katanya.
Dia menyebutkan bahwa banyak individu pindah ke Jakarta pasca Lebaran dengan tujuan mencari pekerjaan atau melanjutkan studi. Akan tetapi, beberapa di antaranya kemungkinan besar belum mempunyai tempat bernaung yang pasti ataupun pekerjaan tetap.
“Banyak orang yang merantau biasanya bergantung pada keluarga atau teman untuk mencari penginapan sementara sampai mereka berhasil mendapat pekerjaan dan akhirnya menetap. Karena alasan ini, fungsi dari ketua Rt dan Rw amatlah diperlukan dalam pencatatan warga baru. Meskipun Jakarta merupakan sebuah kota yang terbuka, namun tak dapat serta-merta menyambut setiap pendatang tanpa memiliki keahlian tertentu, hal tersebut berpotensi menjadikan mereka sebagai bebannya bagi pemerintahan,” katanya.
Saya setuju dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno untuk menangani kehadiran para migran di Jakarta. Kami tidak ingin mencegah siapapun datang mencari kesempatan hidup lebih baik di sini, namun kami minta agar mereka membawa dokumen identitas resmi dan juga kemampuan kerja yang cukup. Datang tanpa persiapan matang hanyalah akan bertambahkan jumlah orang tanpa pekerjaan atau bisa jadi malahan meningkatkan potensi warga kurang mampu,” tambahnya.
Sekarang ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung sudah memastikan bahwa pihak berwenang setempat telah merancang beberapa strategi untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pendatang yang sedang mencari pekerjaan di kawasan tersebut pasca Lebaran tahun 2025.
Anggota PDI Perjuangan atau PDIP mengatakan bahwa setiap pendatang harus mempunyai dokumen pengenal resmi yang nantinya akan dicek oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Di samping itu, mereka pun perlu menyetujui untuk ikut program latihan keahlian supaya dapat lebih unggul dalam persaingan dunia kerja Jakarta.
“Setiap orang yang berkunjung ke Jakarta wajib memiliki dokumen identitas. Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan memeriksa hal tersebut, serta proses Administrasi disertakan. Jika mereka berkeinginan untuk mencari pekerjaan di Jakarta, tentu saja diperbolehkan. Yang terpenting adalah adanya pelatihan dan kepemilikan identitas resmi. Tanpa identitas, tidak dapat dilakukan,” ujar Pramono di Jakarta, Senin (31/3/2025), seperti dilaporkan oleh seorang jurnalis.
Kompas TV
.
Komentar