Beberapa ahli hukum menganggap bahwa polisi Indonesia dapat membuka investigasi atas pelaku usaha atau pegawai negeri yang dicurigai terkait dengan perjudian daring di Kamboja tanpa perlu menanti laporan dari pihak eksternal—terutama bila hal tersebut berdampak negatif pada banyak orang.
Sebelumnya laporan
Majalah TEMPO
Sebutkan sejumlah nama pengusaha dan politisi Indonesia yang dicurigai memiliki hubungan dengan perusahaan manajemen casino dan taruhan daring di Kamboja.
Ahli hukum mengungkapkan bahwa menjerat para pelaku utama di balik perjudian daring cukup sulit, namun hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil dicapai. Terlebih lagi bila terdapat bukti yang meyakinkan seputar partisipasi mereka dalam penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk kegiatan ilegal ini.
“Sekarang ini, masalah utamanya adalah apakah keinginan dari Polri sudah ada atau belum? Cukup dengan mencari seseorang untuk menjadi saksi yang dapat menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan pemilik situs perjudian daring, atau cukup lakukan pelacakan terhadap arah aliran dana,” jelas Jamin Ginting, Profesor Ilmu Hukum di Universitas Pelita Harapan.
BBC News Indonesia sudah mencoba menghubungi Kepala Bidang Tindak Pidana Umum (Bidditipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo, namun tidak mendapatkan respons apapun.
Bisakah polisi menjerat mereka?
Ahli hukum serta penegak hukum terkait dengan pencucian uang, Yenti Garnasih, menyebutkan bahwa polisi pada dasarnya dapat memulai proses investigasi sesuai dengan laporan yang ada.
Majalah TEMPO
.
Karena laporan investigasi media, menurut dia, tentu didukung oleh bukti yang solid sehingga tidak sembarangan mengatakan nama orang tertentu.
Pada sejumlah situasi tertentu, investigasi kasus yang dilakukan sendiri telah menjadi hal biasa dan bisa dijalankan tanpa perlu menanti laporan dari publik.
“Maka polisi dapat menginvestigasi langsung melalui berita-berita yang menjadi viral contohnya, hal tersebut memang kerap dilakukan oleh polisi,” ungkap Yenti Garnasih untuk BBC News Indonesia.
BBC News Indonesia
hadir di WhatsApp
.
Jadilah orang pertama yang mendapat berita, penyelidikan, dan laporan terperinci dari BBC News Indonesia dengan menerima langsung pesan di WhatsApp Anda.
Bahkan tanpa adanya laporan, apabila kepolisian bersifat profesional serta mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, mereka akan melakukan penyelidikan secara mandiri. Mengumpulkan petunjuk-petunjuk tambahan atau berkolaborasi dengan pihak kepolisian di negera lain bila dibutuhkan.
Jamin Ginting ahli hukum pidana setuju demikian.
Namun, ternyata untuk dapat mencantumkan nama-nama yang tertera dalam laporan penyelidikan tersebut.
Majalah TEMPO
, kepolisian perlu memiliki bukti fisik dan kesaksian yang kuat untuk membuktikan bahwa individu tersebut benar-benar diduga melakukannya atau memberikan fasilitas untuk aktivitas judi.
Permasalahan utamanya, kata Jamin Ginting, kasus semacam itu selalu memiliki banyak kepentingan terlibat. Lebih jauh lagi, dia menyebutkan bahwa tak tertutup peluang adanya campur tangan pihak-pihak tidak bertanggung jawab dalam institusi penegak hukum karena jumlah uang yang beredar di dunia judi sangatlah besar.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang secara berkala mengawasi aktivitas transaksi finansial terkait bisnis perjudian di Indonesia, melaporkan bahwa hingga tiga quartal pertama tahun 2024, jumlah uang beredar dari taruhan daring telah mencapai angka Rp238 triliun.
Angka itu meningkat dibandingkan catatan transaksi judi online pada semester pertama tahun 2024 yang mencapai Rp174 triliun.
Laporan PPATK tahun 2023 menyebutkan bahwa terdapat sebanyak 166 juta transaksi penyetoran uang untuk perjudian daring di kalangan masyarakat. Organisasi tersebut pun mendeteksi metode baru yang digunakan para pemain taruhan untuk membingungkan sumber dananya dalam aktivitas perjudian secara online.
Para pengedar diketahui membagi transaksi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk menghindari ketidaknyamanan atau keragu-raguan.
“Bagaimana sekarang untuk membuktikannya? Perlu adanya saksi yang dapat menunjukkan bahwa orang tersebut merupakan pemilik lokasi perjudian dengan fasilitas permainan online,” jelas Jamin.
“Jika terbukti adanya, barulah dapat dilakukan. Selama memang ada bukti bahwa seorang wiraswasta atau individu tertentu menggelar acara tersebut, maka hal itu mungkin. Namun bila tidak? Maka tidak dapat ditindak,” tambahnya.
Persoalan lain, menurut ahli hukum pidana dari Universitas Parahyangan, Agustinus Pohan, bisnis judi di Kamboja adalah legal secara hukum.
Perbedaan dalam pelaksanaan undang-undang ini dipercaya oleh Agustinus sebagai rintangan bagi polisi Indonesia guna mengincar individu-individu yang tercantum dalam laporannya.
Majalah TEMPO
.
Polisi hanya dapat beraksi apabila kedua negara, yaitu Indonesia dan Kamboja, secara bersama-sama mengklaim bahwa tindakan kriminal itu merupakan suatu pelanggaran.
double criminality principle
.
Double criminality principle
Merupakan prinsip penting dalam hukum ekstradisi internasional yang menegaskan bahwa pelanggaran hukum yang diduga harus dianggap sebagai kejahatan di kedua negara yang terkait.
Maka asalkan kejahatan itu terjadi di Indonesia, polisi memiliki wewenang untuk bertindak. Namun jika tindakan kriminal tersebut dilakukan di Kamboja, meskipun pelaku berada di Indonesia sekalipun, polisi tidak dapat melakukan penahanan.
Berikut ini perlu dipahami bahwa industri taruhan di Kamboja semakin menjalar luas setelah pihak berwenang lokal menyetujui UU Perjudian atau Hukum Pengelolaan Game Komersial pada bulan November tahun 2020.
Pemerintah Kamboja kemudian mendirikan badan khusus bernama Komisi Manajemen Judi Komersial Kamboja.
Komisi ini bertanggung jawab pula atas penanganan perizinan untuk judi daring. Pengusaha yang berminat mendapatkan keuntungan dari aktivitas judi daring harus memiliki dua jenis lisensi: sebuah izin khusus untuk operasi kasino serta satu izin tambahan lainnya yang diketahui sebagai ‘izin judi daring’ atau ”
game of chance
“.
Walaupun telah melegalkan perjudian, Kamboja tetap melarang penduduknya untuk ikut serta dalam aktivitas tersebut.
Seberapa jauh berlanjutnya tahapan hukum dalam menangani kasus perjudian daring di Indonesia?
BBC News Indonesia telah menghubungi Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo, tapi tak ada tanggapan.
Di depan Komisi III DPR, Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyampaikan berbagai langkah yang sudah diambil oleh kepolisian terkait kasus perjudian daring di Indonesia.
Sigit bilang pemerintah telah membentuk Desk Penanganan Judi Online yang dipimpin oleh dirinya selaku kapolri pada November lalu.
Desk ini, ujarnya, memiliki masa kerja selama tiga bulan. Tapi bisa diperpanjang sesuai kebutuhan di lapangan.
Dalam pemaparannya, dia mengeklaim Polri telah melakukan berbagai macam upaya, mulai dari menangkap 9.096 tersangka kasus judi online sepanjang 2020-2024.
Polri juga menyita 5.991 rekening dan menutup 68.108 situs judi online.
Dia menyebutkan bahwa metode pembayaran dalam transaksi perjudian daring saat ini sudah beralih dari penggunaan rekening bank ke sistem pembayaran digital seperti QRIS, dompet elektronik, serta mata uang kripto.
“Sebelumnya, transaksi perjudian daring memiliki nilai antara menengah hingga tinggi, namun saat ini telah berpindah menuju kalangan dengan pendapatan rendah. Transaksi yang dulunya berkisar dari 100 ribu rupiah hingga satu juta rupiah, kini bahkan dengan jumlah seratus ribu rupiah pun sudah cukup untuk terlibat dalam aktivitas tersebut,” ungkap Kapolri Listyo Sigit.
Maka hal ini membuat masyarakat kecanduan terhadap perjudian daring. Ini merupakan tantangan bagi upaya pemberantasannya karena mereka juga mengalihkannya.
server-server
yang sebelumnya berada di dalam negeri tetapi kemudian pindah ke luar negeri.”
Adapun soal lokasi
server
Atau perangkat utama dari situs judi online tersebut menyebar ke berbagai negara yang telah melegalkan perjudian seperti Taiwan, Thailand, Kamboja, Filipina, dan China, demikian ungkapnya oleh Kapolri.
Perbedaan dalam aturan tersebut, menurut dia, membentuk tantangan terpisah ketika mencoba menghilangkan perjudian daring.
Polri juga menemukan bahwa para pelaku menggunakan banyak rekening untuk menampung uang hasil transaksi judi online. Rekening-rekening itu dibuat dengan “meminjam” Kartu Tanda Penduduk orang lain.
Rekening tersebut hanya dihapus setelah satu atau dua hari dibuat. Setelah itu, muncul kembali rekening baru. Inilah pola yang mereka gunakan.
“Terkait hal tersebut, beberapa waktu lalu kami juga menangkap oknum-oknum yang terlibat upaya menjaga situs judi online agar tidak diblokir. Oknum di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) saat ini masih terus kita kembangkan,” jelasnya.
Untuk kasus di Komdigi, Polda Metro Jaya telah menetapkan 24 tersangka. Dari keseluruhan itu, sembilan di antaranya pegawai Komdigi dan satu staf ahli di kementerian tersebut, sementara sisanya adalah warga sipil.
Undang-undang KUHP yang terbaru dapat menghukum tersangka di luar negeri?
Ahli hukum pidana dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menyebut bahwa dalam KUHP yang bakal diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2026 terdapat beberapa ketentuan yang dapat memberikan peluang bagi kepolisian untuk bertindak dengan lebih leluasa.
Ialah Pasal 4 yang tertulis: Sanksi hukum pidana di dalam undang-undang ini berlaku untuk;
a. Kejahatan yang terjadi di area Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Kejahatan yang Terjadi di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau
c. Kejahatan dalam ranah teknologi informasi atau Jenis Kekerasan Hukum Lainnya yang dampaknya dirasakan atau berlangsung di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ataupun pada kapal-kapal milik Indonesia serta pesawat udara nasional.
Berdasarkan poin terakhir tersebut, menurut Agustinus Pohan, Polri seharusnya dapat mengambil tindakan terhadap para pelaku kejahatan perjudian daring baik yang bertempat di luar negeri ataupun di dalam negeri.
Karena tindakan kriminal cyber seperti perjudian online memiliki dampak sampai di Indonesia.
“Karena ada kata-kata tindak pidana di bidang teknologi informasi dan tindak pidana lain yang akibatnya terjadi di Indonesia. Kan judi online [di Kamboja] akibatnya terjadi di sini.”
Sehingga dianggap sebagai lokasi kejadian tindakan kriminal. Jika lokasinya ada di Indonesia, maka aturan wilayah akan diterapkan. Oleh karena itu, hukum Indonesia yang berlaku.
Berikutnya, menurut dia, yang perlu dilakukan adalah cara agar kepolisian Indonesia dapat membujuk otoritas Kamboja atau negara lain untuk memahami bahwa tindakan terhadap kejahatan siber harus diatasi secara bersama-sama.
“Bisa [
server-server
] itu tertutup selagi sudah ada kerjasama dengan pihak berwenang di Kamboja sana.”
Dijerat pasal TPPU?
Namun di atas semua itu, ahli hukum serta spesialis dalam penegakan undang-undang tentang pencucian uang, Yenti Garnasih, menekankan pula kepada polisi agar mengikuti jejak arus dana perjudian daring tersebut sampai ke titik tujuannya.
Yenti menyebutkan bahwa Indonesia, yang sudah bekerja sama dengan Financial Action Task Force (FATF), memiliki potensi untuk membantu mengekspos arus dana dari perjudian daring.
Termasuk perusahaan-perusahaan yang menikmati uang tersebut.
“Akan ketahuan yang terafiliasi dengan perusahaan [judi online] itu siapa, orang-orangnya berkaitan dengan pejabat mana atau pengusaha mana atau orang kuat mana?”
Sebab orang-orang yang terlibat dalam bisnis perjudian daring memiliki wewenang dan posisi tinggi.
Maka dalam implementasinya, menurut Yenti, para pelaku tidak hanya terkena dakwaan perjudian tetapi juga tindak pidana pencucian uang.
Maka dengan adanya UU TPPU, kita dapat membongkar kejahatan mulai dari awal sampai akhir, begitulah konsepnya.
“Jadi siapa pun yang menerima dan mengambil manfaat dari hasil kejahatan di sini adalah perjudian online, bahkan jika mereka tidak terlibat langsung dalam perjudian online tetapi masih memperoleh untung darinya, akan dikenakan hukuman pidana mencuci uang secara pasif,” jelas Yenti.
- Kisah rehabilitasi mantan penjudi online yang semakin menjamurnya taruhan daring – “Jika berniat pasti mudah, tetapi apa jadinya jika para bandar dilindungi?”
- Ketergantungan pada perjudian daring dapat memicu masalah psikologis – Indikatornya apa saja?
- Sadbor di tangkap, namun beberapa seniman tidak dikenakan hukuman – Apakah kepolisan benar-benar memilih-memilih dalam penangkapan terhadap para pemain perjudian daring?
- Perjudian daring semakin menjamur di Indonesia: ‘Tabungan saya hilang, mobil pun terjual’
- Permainan judi daring: Alasan mengapa pemain judi cenderung kalah?
- Anak-anak SD di Indonesia kecanduan judi online sampai ‘ngamuk’, streamer game mengaku sengaja mempromosikan situs judi
- Dua personel militer dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus penembakan tiga petugas kepolisian di Lampung – Rincian kronologis serta informasi tambahan terkait perjudian sabung ayam
- ‘”Tidak Viral, Tidak Adil” – Cara Unsur yang Menyebar Secara Viral Melarikan Aktor China dari Pusat Penipu Online di Myanmar’
- Sadbor ditangkap, tapi sejumlah artis tidak diproses hukum – Benarkah polisi tebang pilih menangkap pelaku judi online?
- Polisi tetapkan 24 terduga pelaku jaringan judi online Komdigi – Apa cara kerja mereka dan bagaimana peranan setiap individu?
- Menteri Komunikasi dan Informatika mengusulkan pengenaan pajak pada perjudian daring dihadapkan dengan kritik netizen – Bisakah hal ini menjadi jawaban efektif untuk memerangi perjudian ilegal daring?
- Dugaan hubungan Patrick Kluivert dengan perjudian sepak bola menjadi fokus – Tugas-tugas apa yang harus diselesaikan oleh PSSI?
Komentar