,
Jakarta
– Pemerintah pusat belum memberikan subsidi langsung kepada pengusaha hotel yang saat ini sedang menghadapi penyusutan pendapatan. Meskipun demikian, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendesak pemerintah daerah untuk cepat bertindak dan berperan serta dalam mencegah PHK pada pekerja di industri tersebut.
PHK
) massal.
Deputi untuk Sektor Industri dan Investasi dari Kemenpar Rizki Handayani Mustafa mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi bersama Kementerian Tenaga Kerja.
Kemnaker
), Persatuan Hotel dan Restaurant Indonesia (
PHRI
), serta Pemerintah Kota Bogor dalam rangkaian upaya pengurangan dampak dari kasus pemutusan hubungan kerja yang menimpa dua hotel di Bogor.
“Kami berkomitmen untuk menjamin bahwa hak-hak pekerja senantiasa terlindungi,” ungkap Rizki.
Tempo
, Minggu, 6 April 2025.
Rizki menyatakan bahwa pemerintah belum mengeluarkan dana stimulan finansial untuk mendukung usaha perhotelan. Meskipun demikian, Kementerian Pariwisata sudah meminta para kepala daerah untuk memberikan insentif lewat regulasi lokal mereka. “Otoritas tersebut berada di tangan pemerintahan daerah sesuai dengan yang tercantum dalam UU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,” katanya sambil merujuk kepada Undang-Undang No. 1 tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2023.
Dia menyebutkan bahwa pihak berwenang setempat dapat menggunakan mekanisme subsidi semacam Pajak Barang dan Jasa Terpilih (PB JT), mencakup layanan akomodasi serta kuliner, guna meredam dampak terhadap sektor usaha.
Rizki menyatakan bahwa industri perhotelan sedang mendapat tekanan karena penghematan anggaran oleh pemerintah. Meskipun demikian, dia percaya sektor tersebut memiliki ketahanan yang cukup untuk tetap bertahan dalam kondisi serba susah. “Hal ini telah dibuktikan selama pandeminya COVID-19; sektor ini sangat kuat,” katanya.
Rizki menyebut bahwa untuk masa depan, Kemenpar berupaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di sektor perhotelan dengan cara ini:
re-skilling
Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan pendidikan vokasional melalui keenam Politeknik Pariwisata (Poltekpar) yang berada di bawah pengawasan kementerian tersebut.
“Ada permintaan yang cukup besar untuk pekerja sektor perhotelan di berbagai negara asing, misalnya di Jerman, Uni Emirat Arab, Jepang, Korea, sampai Maladewa. Hal ini membuka kesempatan bagi para pekerjanya,” ungkap Rizki.
Kementerian berkolaborasi pula dengan KemenP2MI dalam rangka membekali para calon tenaga kerja migran yang akan terjun ke industri jasa dan pariwisata.
Rizki menyatakan bahwa angka kelulusan dari Poltekpar hampir mencapai 100%, dan para alumni hanya perlu menunggu paling lambat tiga bulan saja sebelum bisa bekerja baik di dalam maupun di luar negeri.
Walaupun begitu, dia tidak menyangkal bahwa beban stabilitas pekerjaan di sektor wisata tak hanya jadi tugas pemerintah. ” Kami terus menggalakkan inovasi serta kerjasama antar pengusaha untuk dapat berkompromi dengan kondisi saat ini,” katanya.
Pemerintah menginginkan agar kesempatan saat liburan hari raya serta potongan harga untuk tiket pesawat yang sudah diimplementasikan selama Idul Fitri dan Natal-Tahun Baru dapat memicu peningkatan jumlah turis dalam negeri. “Hal ini secara langsung akan memberikan dampak positif kepada industri hotel,” ungkap Rizki.
Komentar