, PEKANBARU – Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil tindakan untuk meningkatkan efisiensi anggaran dengan mengurangi biaya yang dialokasikan untuk pembelian kendaraan dinas bagi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Anggaran sebesar Rp11 miliar telah direvisi dan dipindahkan guna mendukung program-program yang secara langsung memenuhi keperluan penduduk.
Zulhelmi Arifin, Penjabat Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, mengatakan bahwa keputusan tersebut adalah hasil instruksi langsung dari Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho.
“Bagian ini merupakan bagian dari arahan Wali Kota supaya dana tersebut dialokasikan untuk keperluan yang lebih berguna serta memberi manfaat secara langsung kepada publik,” ungkap Zulhelmi pada hari Minggu (6/4).
Pria yang biasa dipanggil Ami mengatakan bahwa langkah efisien ini sesuai dengan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan peningkatan hemat biaya pembelanjaan pemerintah daerah di seluruh tanah air.
Terhadap kebijakan pengadaan kendaraan dinas terbaru di Lingkungan Sekretariat Daerah, Ami mengklarifikasi bahwa itu adalah bagian dari program sebelumnya yang sudah disepakati sebelum petinggi pemerintah incumbent dilantik.
“Surat pemesanannya ber tanggal 12 Februari 2025, sementara Pak Wali diangkat menjadi wali kota pada 20 Februari, dan saya akan dilantik sebagai Pelaksana Tugas (Pj) sekretaris daerah pada 13 Februari. Mengingat ini adalah kontrak yang sudah ada sebelumnya, oleh karena itu pembayarannya masih diperlukan,” terangnya.
MENARIKNYA, sampai saat ini Wali Kota Agung Nugroho diketahui masih memakai kendaraan pribadinya sendiri untuk urusan kerja sehari-hari.
“Pak Wali hingga saat ini belum menggunakan mobil dinas. Dia masih mengendarai kendaraan pribadinya,” jelas Ami.
(mcr36/jpnn)
Komentar