,
Jakarta
–
Mentri Bidang Komunikasi dan Digital (Komdigi)
Meutya Viada Hafid
menghighlight aturan tariff resiprokal 32 persen yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat
Donald Trump
Walaupun aturan tariff tersebut ditangguhkan selama 90 hari mendatang, Indonesia tetap memiliki risiko apabila peraturan ini diberlakukan, khususnya pada sisi biaya impor produk dari negara Paman Sam tersebut.
“Iya kita tinjau ya, adakah peraturan di Komdigi yang sebenarnya perlu direvisi demi meningkatkan daya saing? Misalnya, saat ini pusat data kita menerima banyak investasi namun tidak berasal dari Indonesia,” ungkap Meutya ketika menyampaikan informasi tentang eSIM di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada hari Jumat, tanggal 11 April 2025.
Menurut Meutya, keputusan tentang tarif balasan dari Donald Trump dapat membuka peluang untuk meningkatkan peraturan mengenai investasi pusat data lokal. Dia bertanya apakah aturan yang berlaku bagi pusat data di Indonesia bisa disederhanakan agar daya tariknya semakin besar dan menarik lebih banyak investor.
Tarif balasan yang diberlakukan kepada beberapa negara mitra dagang AS diduga bertujuan untuk memperbaiki neraca perdagangan global. “Tujuan kebijakan Amerika Serikat adalah meratakan aliran perdagangan dunia dengan menerapkan tarif ekstra atas seluruh produk impor dari setiap mitra dagang, kecuali bila ada pengecualian tertentu,” jelas Trump dalam Executive Order pada hari Rabu, tanggal 2 April 2025, sesuai rilis dari situs web Residen.
Setelah pengumuman tersebut, beberapa negara mencoba melakukan negosiASI dengan cara mengirim surat serta menerbangkan perwakilan mereka secara langsung ke AS, termASUK Indonesia. Tak sedikit juga yang memutuskan untuk melancarkan tindakan balasan atau retAliasI, serupa dengan apa yang dilakukan oleh Kanada, China, dan Uni Eropa.
Konflik perdagangan yang sedang berkobar di antara Amerika Serikat dan Tiongkok kian memburuk. Kedua pihak tidak mau mencapai kesepakatan damai dan meningkatkan bea masuk sampai ke level ratusan persen.
Komentar