Pemerintah Indonesia berencana untuk bernegosiasi terkait kebijakan tariff balasan reciprocals dari Amerika Serikat (AS), yang telah diumumkan oleh Presiden Donald Trump.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa bukannya menetapkan tarif balasan, pemerintah Indonesia lebih memilih untuk meresolvonya melalui saluran diplomatik demi mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.
“Kami dihadapkan pada tenggat waktu yang cukup pendek, yakni tanggal 9 April, untuk memberi tanggapan. Indonesia sedang menyusun strategi tindak lanjut sambil mempertimbangkan berbagai aspek seperti impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ungkap Airlangga saat menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Lanjutan tentang Kebijakan Balasan Tarif Amerika Serikat tersebut.
Antara
, Minggu (6/4).
Airlangga menyatakan bahwa langkah yang dipilih ini merupakan pertimbangan atas aspek keuntungan jangka panjang dalam hal kerjasama dagang dua arah, serta bertujuan untuk menjamin kondisi penanaman modal dan stabilitas pada sistem ekonomi lokal. Sementara itu, pihak pemerintahan pun sedang menganalisis akibat dari aturan tariff baru kepada beberapa bidang industri berkaitan pekerja seperti produksi baju dan pembuatan sepatu yang mayoritas produknya diekspor.
Bidang-bidang tersebut dianggap rawan terhadap perubahan pasar dunia. Untuk itu, pihak pemerintah menegaskan komitmennya dalam menyediakan bantuan dengan mengenalkan sejumlah insentif tertarget guna mempertahankan kemampuan bersaing serta kelangsungan bisnisnya.
Tarif balasan simetris Amerika Serikat akan diberlakukan mulai tanggal 9 April 2025. Beberapa jenis produk telah dipertimbangkan untuk pengecualian dari tarif ini, termasuk peralatan medis dan bantuan kemanusiaan; besi baja, aluminium, kendaraan roda empat dan komponennya; tembaga, semi konduktor, hasil olahan kayu, obat-obatan, logam mulia; serta sumber daya energi dan mineral tertentu yang tak dapat didapatkan di wilayah AS.
Studi dan kalkulasi berkelanjutan dilaksanakan dengan cermat. Berdasarkan Airlangga, tindakan tersebut bertujuan untuk memverifikasi bahwa semua keputusan yang dibuat masih sesuai dengan pedoman pengelolaan anggaran yang hati-hati serta melindungi kesetabilan APBN pada durasi menengah hingga jangka waktu lama.
Sebab situasinya masih berubah-ubah dan tetap memerlukan perhatian.
working group
Untuk melanjutkan pekerjaan. Bapak Presiden meminta kami mengirim surat sebelum tanggal 9 April 2025. Tetapi secara teknis, tim tetap beroperasi di bawah naungan deregulasi agar dapat menjawab dan meneruskan hasil rapat kabinet beberapa waktu lalu pada bulan Maret,” jelas Airlangga.
Pemerintah pun bakal melibatkan beberapa organisasi pengusaha dalam acara sosialiasi serta penerimaan pendapat seputar regulasi tariff AS. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada Hari Senin (7/4).
Bukan hanya menghadapi kebijakan tariff baru dari Amerika Serikat, tambahnya, pemerintah juga mempersiapkan beberapa taktik untuk menyongsong ekspansi di pasaran Eropa yang menjadi pasar terbesar berikut China dan Amerika Serikat. “Kita dapat mendoroti hal ini agar memiliki opsi pasar yang lebih luas,” ungkap Airlangga.
Komentar