Kepala Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaluddin, memberikan komentar mengenai meningkatnya kasus penipuan yang menggunakan metode pendaftaran IKD melalui panggilan telepon atau pesan WhatsApp.
Budi mengatakan bahwa prosedur mendaftar untuk IKD secara online lewat pesan WhatsApp adalah tindakan yang tak sah.
Sebab itu, proses registrasi IKD hanya dapat dilakukan lewat counter-counter layanan yang ada di balai kelurahan, kantor kecamatan, serta sudin atau dinas terkait.
“Aktivasi IKD lewat telepon tidak boleh dilakukan; sebaiknya aktivasi IKD dilaksanakan di loket-loket layanan yang ada di kelurahan, kecamatan, suku dinas (Sudin), serta dinas,” jelas Budi saat itu, seperti diberitakan oleh portal resmi pada Selasa (11/3/2025).
Jakarta Lawan Hoaks
.
Budi menegaskan bahwa jika ada individu yang mengklaim sebagai pegawai Dukcapil dan memintakan warga untuk melakukanaktivasi IKD lewat telpon, itu bisa dipastikan merupakan tindak penipuan.
Budi pun memperingatkan publik agar berhati-hati dari tipu muslihat yang menggunakan cara pendaftaran IKD itu. Dia menjelaskan telah lama memberitahu orang-orang tentang metode penipuan semacam itu.
“Sejak lama kami telah memberitahukan kepada masyarakat bahwa tidak ada petugas Dukcapil yang melakukanaktivasi lewat telepon,” ujarnya ketika diwawancara oleh Tirto, pada hari Rabu (9/4/2025).
Jika masih ada skema penipuan semacam itu, Budi mengajurkan agar masyarakat langsung melaporkannya kepada kepolisian.
“Sebab ini terkait dengan penipuan, hal tersebut dapat segera berada di bawah ranah hukum,” tegas Budi.
Aduan Masyarakat
Sekarang ini, warga Jakarta pernah dilanda kekhawatiran akibat tingginya aktivitas penipuan yang menyamar sebagai proses pendaftaran Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-Elektrik) lewat pesan WhatsApp.
Seorang warganet bernama AS (52) dari Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, bercerita bahwa dia sempat mendapat pesanWhatsApp dari seseorang tidak dikenal yang ingin mencari informasi pribadi dirinya guna mendaftarkan IKD. Peristiwa ini berlangsung pada hari Kamis tanggal 3 April tahun 2025. Bahkan, individu tersebut juga menyarankan agar AS melaksanakan panggilan video.
“Pada pukul 17.50 WIB ada telepon masuk. Dia menanyakan soal KTP digital dan meminta saya melakukan wawancara lewat video call,” ujar AS saat dihubungi Tirto, Rabu, 9 April 2025.
Sebagai tanda penolakan lantaran kuatir data pribadinya akan dipergunakan secara tidak semestinya. Akan tetapi beberapa hari setelahnya, dia mendapat panggilan serupa dari individu lain yang memaksa dirinya untuk melangsungkan sesi wawancara. Dia menyatakan perasaannya terganggu dan dibuat cemas oleh sikap tersebut.
“Pembatasan ada di sana. Suasana percakapannya terdengar menyeramkan,” ujarnya.
Agar memverifikasi akurasi dari berita tersebut, AS pergi ke kantor kelurahan dan bertanya langsung kepada stafnya. Dia diberitahu bahwa proses pengaktifan IKD tidak dapat dilakukan lewat panggilan telepon, tetapi hanya bisa melalui loket pelayanan yang sah.
“Saya memastikan hal tersebut dengan bagian Dukcapil desa setempat. Usai mendapatkan penjelasan, saya menjadi lebih tenang,” ungkap AS dengan rasa lega.
Komentar