Artikel ini akan menyelesaikan pertanyaan tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dalam sistem ekonomi Pancasila, mudah-mudahan memberikan manfaat.
—
bergabung dengan WhatsApp Channels, ikuti dan temukan informasi terkini kami disini
—
Online.com –
Kami setuju bahwa semua sisi kehidupan nasional dan masyarakat di Indonesia harus mengacu pada Pancasila, termasuk sektor ekonominya.
Selanjutnya, dalam perekonomian berdasarkan Pancasila, siapakah yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat? Artikel ini akan mengupas tuntas hal tersebut bagi para pembacanya.
Singkatnya, ekonomi Pancasila merupakan suatu sistem di mana kelima sila dari Pancasila menjadi fondasi utamanya. Sistem ini menerapkan lima prinsip pada kebijakan ekonominya: Putaran aktivitas ekonomi negara dipacu oleh dorongan ekonomi, etika, dan faktor sosial.
Lebih detail lagi, seperti dikutip dari Kompas.com, sistem ekonomi Pancasila dapat didefinisikan sebagai studi, bidang pengetahuan ekonomi, atau struktur perekonomian yang berakar pada kelima prinsip Pancasila. Kata “sistem ekonomi Pancasila” pertam kali digunakan dalam sebuah tulisan oleh Emil Salim tahun 1967.
Saat itu belum jelas mengenai makna dari sistem ekonomi Pancasila. Kemudian di tahun 1979, Emil Salim mengangkat kembali diskusi tentang definisi sistem ekonomi tersebut.
Secara mendasar, sistem ekonomi Pancasila sebagai model unik dari perekonomian di Indonesia merupakan suatu sistem yang mengakar pada nilai-nilai Pancasila. Ideologi tersebut memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan konsep ekonomi lain seperti kapitalisme atau komunisme. Hal ini disebabkan karena esensi dari sistem ini seharusnya mencerminkan secara tegas dan mendalam aspek-aspek Pancasila.
Berdasarkan Eva Nur Eviyana, dkk di dalam bukunya
Pancasila dan Para Pendiri Bangsa Indonesia
(2020), sistem ekonomi Pancasila merupakan suatu model perekonomian yang mengambil sumber inspirasi dari kelima prinsip Pancasila sebagai landasan utamanya.
Singkatnya, ekonomi Pancasila dapat juga dikenal sebagai model ekonomi pasarpengawasan negaraatau”pasar yang terkontrol”. Diambil dari buku tersebut.
Bangunlah Pancasila!! (Suatu Ideologi Kehidupan Bernalar Sosial dan Negara)
(2014) oleh Wimmy Halim, model ekonomi Pancasila dikembangkan berdasarkan prinsip persaudaraan serta dipenuhi dengan jiwa musyawarah dan mufakat. Ini menunjukkan bahwa sistem tersebut bukan sekadar fokus pada pertumbuhan ekonomi lokal saja, tetapi juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum bagi semua warga negara Indonesia.
Paling tidak terdapat lima aspek ekonomi dari Pancasila:
– Roda aktivitas ekonomi negara dipacu oleh dorongan ekonomi, etika, serta faktor sosial. Terdapat hasrat besar di kalangan publik untuk mencapai kesejahteraan bersama, tanpa mengizinkan pertumbuhan disparitas ekonomi dan jurang sosial menjadi lebih lebar.
– Gairah nasionalisme dalam bidang ekonomi guna menciptakan perekonomian bangsa yang kokoh, resistan, dan otonom
– Ekonomi demokrasi berbasis kepemilikan rakyat serta gotong royong
– Keserasian yang sejuk, produktif, dan adil di antara pengaturan nasional bersama-sama dekonsentrasi ekonomi beserta otonomi yang luas, mandiri, dan berkewajiban.
Ciri-ciri dari sistem ekonomi Pancasila antara lain adalah sebagaimana dijelaskan berikut:
Menurut buku
Sustainable Financing
(2015) oleh Muliaman D. Hadad dan Istiana Maftuchah, berikut ini adalah karakteristik dari sistem ekonomi Pancasila:
1. Pemerintah mengendalikan kebutuhan dasar penduduk. Ini berarti bahwa sumber daya alam yang dimaksudkan untuk kesejahteraan publik diatur oleh pihak negara. Sebagai contoh, batubara, air, mineral, dan lain-lain.
2. Pemerintah serta sektor swasta bekerja sama dalam rangka pengembangan ekonomi. Artinya kedua belah pihak ini harus bersinergi dan memberikan dukungan satu sama lain guna menggerakkan pertumbuhan ekonomi menuju kondisi yang lebih positif. Oleh karena itu, peranan negara sangat dibutuhkan tapi tidak boleh terlalu monopoli. Demikian juga dengan sisi swasta; meskipun memiliki posisi krusial, ia tak bisa menjadi dominan.
3. Kemajuan ekonomi dicapai dengan stimulan yang terdiri dari aspek ekonomi, sosial, dan etika. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipacu oleh ancaman motivasi di bidang ekonomi, sosial, dan budi pekerti. Di sisi lain, peranan masyarakat adalah memantau semua proses produksi mereka.
4. Kepentingan terpenting yakni mengembangkan perekonomian yang kuat. Karakteristik dari sistem ekonomi Pancasila yaitu bahwa strategi pengembangan ekonominya difokuskan pada pembentukan atau pemajuan perekonomian dalam negeri agar menjadi solid dan kokoh, dengan demikian setiap aturan yang disusun senantiasa didorong oleh semangat cinta tanah air.
Kembali ke soal utama, di bawah ekonomi Pancasila, siapakah yang seharusnya bertanggung jawab atas kemakmuran rakyat? Jawaban untuk pertanyaan tersebut mengacu pada karakteristik sistem ekonomi Pancasila dimana pemerintah dan sektor swasta bekerja sama guna menciptakan pembangunan ekonomi, salah satunya ialah dengan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Demikianlah jawaban untuk pertanyaan tentang ekonomi Pancasila mengenai siapa yang seharusnya menjamin kemakmuran masyarakat, mudah-mudahan informasi ini berguna.
Komentar